Kajian Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
DOI:
https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.712Keywords:
Efesiensi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pinjaman Luar NegeriAbstract
Downloads
References
Arifin, A. S. R. (2020). Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi. Cived, 7(1), 36. https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428
Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, F. F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Yustisiabel, 3(2), 191. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398
Basuki, R. M. P. A. (2020). Penerapan Persyaratan Bangunan Hijau Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi. Universitas Airlangga Surabaya.
Hayam, D., Chamsudi, M., Setyarto, A., Rahardjo, S., Sectio, D. I., Bijaksana, G., Faturachman, M. R., Transportasi, I., Trisakti, L., Pengembangan, B., Daya, S., Energi, M., & Daya, D. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi e-Procurement Pengadaan Barang Konstruksi. Jurnal Sistem Transportasi & Logistik, 1(2), 72–77. https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl
KBBI. “Pengadaan.” kbbi.kemendikbud.go.id. Diakses 9 November 2023.
Kurniati, G. (2017). Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Hukum Positum, 1(2), 311–327.
Oswaldo, I. G. (2023). 5 Proyek China di Indonesia dengan Nilai Fantastis. detikfinance, Diakses 7 November 2023. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6566159/5-proyek-china-di-indonesia-dengan-nilai-fantastis.%0A%0A
Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 147–155.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Pladson, K. (2021). “Pinjaman Gelap Cina Bebani Negara Berkembang.” DW, 1 Diakses 7 November 2023.
Purnama, A. W. (2022). Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat. Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi, 8(1), 1–12. https://eprint.ulbi.ac.id/1511/1/Volume%208%20No.1%20-%20Artikel%201%20Anggi.pdf
Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, A. A., Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, P., Rais, Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro’, R. D., Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, D., & Kamil, H. (2022). Ragam Metode Penelitian Hukum (M. C. Rizal & Pembaca (Eds.); Issue 1). Lembaga Studi Hukum Pidana.
Sucahyono, H. (2020). Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Sektor PUPR (Juli-Agustus). PUPR.
Susanti, I., & Murniati, S. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya Juridical Analysis of the Legal Aspects of the Government Procurement and Their Legal Consequences. Sigmu-Mu, 10(2), 12.
Vini Angeline, Sri Lestariningsih, B. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement. Dalam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhammad Priatmoko, Suartini Suartini, Fokky Fuad, Aris Machmud
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.