Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Penentuan kerugian negara merupakan unsur krusial dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, perhitungan kerugian negara melibatkan berbagai institusi, sehingga memunculkan perdebatan mengenai legitimasi kewenangan dan kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan nilai kerugian negara pada perkara korupsi serta menelaah UU Nomor 15 Tahun 2006 sebagai dasar yuridis kewenangan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis melalui interpretasi hukum dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945 dan dipertegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2006. Secara normatif, BPK memiliki legitimasi paling kuat dibandingkan lembaga lain, seperti BPKP dan akuntan publik, yang kewenangannya terbatas pada pengawasan internal dan pendapat ahli. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya, sementara hasil audit BPK berkedudukan sebagai alat bukti surat dalam KUHAP yang tunduk pada prinsip bebasnya penilaian hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada diferensiasi konseptual antara perhitungan profesional dan penetapan yuridis dalam konteks kerugian negara.