Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akibat wanprestasi debitur serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi terhadap norma hukum dan putusan pengadilan terkait. Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, sehingga pada prinsipnya kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan mengenai wanprestasi serta adanya penyerahan sukarela objek jaminan dari debitur, atau melalui mekanisme peradilan apabila terjadi keberatan. Dalam perkara yang dikaji, PT Arthaasia Finance sebagai kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur yang terbukti lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan gugatan dengan mempertimbangkan keabsahan perjanjian pembiayaan, keberadaan sertifikat jaminan fidusia, serta terpenuhinya unsur wanprestasi berdasarkan alat bukti yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan melalui prosedur hukum yang tepat mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur, sekaligus menjaga keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, mekanisme eksekusi melalui jalur hukum tetap menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa pembiayaan berbasis jaminan fidusia.