Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Eksploitasi dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Abstract

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia secara tidak manusiawi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tingginya permintaan organ untuk transplantasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan donor yang sah menciptakan celah bagi sindikat kriminal terorganisasi untuk mengeksploitasi kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi dalam perkara tersebut. Terdakwa terbukti melakukan perekrutan, penampungan, dan pengiriman warga negara Indonesia ke Kamboja untuk tujuan transplantasi ginjal secara ilegal. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 serta mewajibkan pembayaran restitusi kepada 24 korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi nasional perlu diperkuat melalui pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur perdagangan organ tubuh sebagai tindak pidana tersendiri.