Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian Korban

Studi Kasus Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian korban dengan pelaku seorang aparat kepolisian, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian, sehingga penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan pelaksanaan asas equality before the law. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.