Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan: Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025

Abstract

Sengketa pajak merupakan konsekuensi yang dapat timbul dari perbedaan penafsiran, perhitungan, maupun penerapan ketentuan perpajakan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sistem hukum perpajakan Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian secara bertahap melalui pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan dan Pengadilan Pajak serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pajak menurut ketentuan umum perpajakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025 sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme keberatan dan banding telah membentuk sistem penyelesaian sengketa secara berjenjang. Namun, dalam perkara yang diteliti terdapat persoalan pada tahap administratif, khususnya berkaitan dengan transparansi dasar koreksi dan pemberian alasan keputusan keberatan. Pengadilan Pajak kemudian menjalankan fungsi korektif melalui pemeriksaan terhadap bukti, penerapan norma PPN, dan validitas koreksi fiskus. Dengan demikian, harmonisasi secara normatif telah tersedia, sedangkan efektivitasnya sangat dipengaruhi kualitas implementasi pada tahap keberatan dan proses pembuktian di Pengadilan Pajak.