Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Eksploitasi dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Lubna Sabrina Puteri — 2026-06-03

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia secara tidak manusiawi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tingginya permintaan organ untuk transplantasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan donor yang sah menciptakan celah bagi sindikat kriminal terorganisasi untuk mengeksploitasi kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi dalam perkara tersebut. Terdakwa terbukti melakukan perekrutan, penampungan, dan pengiriman warga negara Indonesia ke Kamboja untuk tujuan transplantasi ginjal secara ilegal. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 serta mewajibkan pembayaran restitusi kepada 24 korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi nasional perlu diperkuat melalui pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur perdagangan organ tubuh sebagai tindak pidana tersendiri.

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian Korban

Novi Rahmawati — 2026-06-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian korban dengan pelaku seorang aparat kepolisian, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian, sehingga penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan pelaksanaan asas equality before the law. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.