Begawan Abioso

Model Kebijakan Penal–Non Penal dalam Penanggulangan Judi Online Berbasis Cyber Law di Indonesia

2026-02-02T03:51:22+00:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik perjudian konvensional menjadi perjudian online yang bersifat masif, anonim, dan lintas batas negara. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum yang kompleks, karena meskipun perjudian dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktiknya justru terus meningkat melalui pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran elektronik, penggunaan rekening nominee, serta promosi melalui media sosial. Perjudian online juga menimbulkan dampak multidimensional, meliputi kerugian ekonomi, gangguan psikologis, konflik rumah tangga, serta gangguan terhadap ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum perjudian online serta merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE, serta regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara preskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE masih berorientasi pada distribusi muatan perjudian, sehingga belum mampu menjangkau perkembangan modus digital modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum integratif melalui pendekatan penal dan non-penal berbasis cyber law, serta rekonstruksi norma yang mencakup transaksi digital, aset kripto, penerapan prinsip follow the money, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Reformulasi Penegakan Hukum Destructive Fishing terhadap Nelayan Kecil Berbasis Keadilan Restoratif di Halmahera Selatan

2026-04-27T04:50:55+00:00

Praktik destructive fishing masih sering terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama oleh nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan rakitan, pukat, cantrang, dan muro ami akibat keterbatasan sarana penangkapan ikan. Penggunaan alat tangkap tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan cara lain yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Namun, secara empiris nelayan kecil masih bergantung pada aktivitas penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga penegakan hukum yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan merumuskan model penegakan hukum terhadap praktik destructive fishing berbasis hukum progresif dan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan lingkungan, penerapan sanksi kerja sosial sesuai KUHP baru, serta penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan keadilan, perlindungan lingkungan laut, dan kesejahteraan nelayan kecil.

Perbandingan Normatif Regulasi Perlindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan GDPR Uni Eropa dalam Perspektif Transfer Data Lintas Batas

2026-04-27T04:45:54+00:00

Perkembangan era digital global telah menjadikan perlindungan data pribadi sebagai isu hukum yang sangat krusial, terutama akibat kemajuan teknologi kecerdasan buatan dan meningkatnya intensitas serangan siber. Pada tahun 2025, rata-rata biaya pelanggaran data tercatat mencapai USD 4,88 juta per insiden. Penelitian ini mengkaji perbandingan normatif antara regulasi perlindungan data pribadi di Amerika Serikat, khususnya California Consumer Privacy Act, dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Kajian tersebut dipilih karena relevansinya terhadap mekanisme transfer data lintas batas serta urgensinya bagi reformasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan hingga September 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem perlindungan data pribadi Amerika Serikat dan GDPR, khususnya dalam aspek yurisdiksi dan prinsip akuntabilitas. GDPR menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan Pasal 3 serta prinsip akuntabilitas proaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 35, sedangkan regulasi di Amerika Serikat cenderung bersifat sektoral dan terfragmentasi berdasarkan negara bagian. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik norma, kekosongan norma, dan ketidakpastian hukum dalam mekanisme transfer data lintas batas, termasuk dalam implementasi EU-US Data Privacy Framework. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui penguatan prinsip-prinsip GDPR guna mendukung harmonisasi regulasi global, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi di era digital.

Penyalahgunaan Video Unboxing Untuk Memenuhi Syarat Pengembalian Barang di Marketplace

2026-04-29T08:56:35+00:00

Pertumbuhan e-commerce melahirkan kebijakan marketplace yang mewajibkan dokumentasi video unboxing sebagai syarat pengembalian barang untuk memitigasi risiko penipuan. Namun, ketimpangan posisi tawar tersebut berkembang menjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ketika marketplace bertindak sewenang-wenang dalam memutus sengketa dengan mengesampingkan atau menolak menilai alat bukti yang diajukan pembeli dan/atau penjual. Penelitian ini bertujuan mengkaji klausula tersebut ditinjau dari kewajiban penyediaan sarana pengaduan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, menguji kekuatan pembuktian video sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis akibat hukum video hasil rekonstruksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan marketplace yang memutus sengketa secara sepihak dengan mengabaikan bukti alternatif telah mengesampingkan asas keseimbangan dan itikad baik, sehingga layanan pengaduan hanya menjadi formalitas prosedural. Kekakuan sistem administratif tersebut memicu munculnya fenomena “video rekonstruksi”. Tindakan manipulasi alat bukti (tampering of evidence) ini menghilangkan jaminan integritas data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, sehingga video menjadi cacat secara formil maupun materiil. Oleh karena itu, marketplace direkomendasikan untuk mereformasi layanan pengaduan dengan mengedepankan asas proporsionalitas melalui metode verifikasi alternatif.

Kualifikasi Yuridis Dugaan Kejahatan Perang di El Fasher 2025 dalam Perspektif Statuta Roma

2026-05-02T01:27:46+00:00

Konflik bersenjata di Sudan, khususnya peristiwa El Fasher tahun 2025, menimbulkan persoalan serius terkait dugaan kejahatan perang yang melibatkan serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada karakteristik peristiwa tersebut dalam konteks konflik bersenjata non-internasional serta kualifikasi yuridisnya berdasarkan Rome Statute of the International Criminal Court. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa El Fasher 2025 memenuhi unsur-unsur kejahatan perang, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan, kekerasan seksual, pengepungan yang mengakibatkan kelaparan, serta serangan terhadap objek sipil yang memiliki nexus dengan konflik bersenjata. Analisis penelitian juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana individual dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kendali komando. Selain itu, prinsip komplementaritas membuka kemungkinan penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi negara tidak mampu atau tidak berkehendak untuk menegakkan hukum secara efektif.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal: Perbandingan Sanksi KUHP dan UU Kesehatan

2026-05-05T14:41:53+00:00

Peredaran sediaan farmasi ilegal oleh korporasi menimbulkan permasalahan hukum yang serius, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta perbedaan pengaturan sanksi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peredaran sediaan farmasi ilegal serta membandingkan efektivitas pengaturan sanksi dalam kedua rezim hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya pada kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapan teori strict liability, serta pemberian sanksi pidana dan administratif secara kumulatif. Sementara itu, KUHP cenderung terbatas pada penerapan pidana denda sehingga dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan lebih efektif dalam menjerat korporasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Legitimasi Persetujuan Elektronik dalam Rekrutmen Digital: Perspektif Hukum Perikatan

2026-05-25T10:43:27+00:00

Transformasi digital telah mengubah mekanisme pembentukan hubungan hukum, termasuk dalam praktik rekrutmen kerja berbasis media elektronik. Persetujuan elektronik (e-consent) sering kali dipahami secara formalistik hanya melalui tindakan digital, sehingga mengabaikan kualitas kehendak otonom subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk cacat kehendak dalam pembentukan persetujuan elektronik pada rekrutmen kerja digital, mengkaji legitimasi hubungan hukumnya berdasarkan perspektif hukum perikatan, serta merumuskan parameter pelindungannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap KUHPerdata, UU ITE Tahun 2024, dan UU PDP Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat kehendak dalam rekrutmen digital termanifestasi secara asimetris melalui tiga pola, yaitu identity-based manipulation, communication-based manipulation, dan psychological urgency manipulation. Sebagai upaya mitigasi hukum, penelitian ini merekonstruksi prinsip kebebasan kehendak klasik menjadi parameter substantive authentic consent yang mengoperasionalisasikan empat unsur kumulatif ke dalam suatu matriks indikator hukum operasional beserta alat bukti petunjuk digital (digital evidence) yang dapat digunakan hakim untuk menguji legitimasi substantif kontrak elektronik modern di Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana Penipuan Penyalahgunaan Teknologi Dalam Pengajuan Pinjaman Bank di Indonesia

2026-05-12T12:54:49+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pada pengajuan pinjaman bank yang dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi, serta mengkaji efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi sektor perbankan yang berkaitan dengan pinjaman berbasis teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap keterbatasan Pasal 492 KUHP Baru dalam menjangkau kejahatan siber, serta analisis penerapan prinsip lex specialis melalui Pasal 35 dan Pasal 51 UU ITE dalam menangani manipulasi data elektronik pada proses pengajuan pinjaman bank. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan kebijakan pidana yang terintegrasi antara hukum pidana, regulasi perbankan, sistem verifikasi digital, dan literasi digital masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan umumnya melibatkan manipulasi identitas, pemalsuan dokumen elektronik, serta penyalahgunaan data pribadi. Penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis dan yurisdiksional, sedangkan upaya preventif terhambat oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya sistem verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan keamanan siber, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi lintas sektor.

Analisis Implementasi Pengelolaan Persampahan di Kota Medan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

2026-05-21T03:28:03+00:00

Permasalahan persampahan di Kota Medan terus menunjukkan kondisi yang memprihatinkan akibat tingginya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah daerah serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 telah memuat pengaturan pengelolaan sampah yang relatif komprehensif, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan berbagai program pengelolaan persampahan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, armada pengangkut sampah, serta kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh masih maraknya praktik pembuangan sampah secara sembarangan. Oleh karena itu, penguatan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 perlu dilakukan melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan budaya hukum masyarakat guna mewujudkan pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pergeseran Paradigma Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH

2026-06-09T08:45:36+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup serta implikasi yuridis pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam sistem hukum positif Indonesia masih dibatasi pada fungsi mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya, dengan POLRI sebagai penyidik utama dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup sebagai penyidik khusus yang berada dalam koordinasi dan pengawasan POLRI. Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH memberikan implikasi yuridis berupa perluasan peran penyidik yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan pembuktian, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan fakta-fakta ilmiah dalam menentukan tingkat pelanggaran lingkungan hidup. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap kompleksitas pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang semakin bergantung pada scientific evidence. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi penyidik, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar perluasan peran tersebut tetap berada dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip due process of law.

Peran Penyidik Polri dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertanahan di Sulawesi Tengah

2026-05-11T21:35:55+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah, pihak Kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana pertanahan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dokumen pertanahan, koordinasi lintas instansi, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Tindak pidana yang paling dominan meliputi pemalsuan dokumen tanah, penyerobotan lahan, dan penipuan dalam jual beli tanah. Selama periode 2021–2025 tercatat sebanyak 264 laporan perkara, tetapi hanya sebagian kecil yang mencapai tahap P-21 karena kompleksitas pembuktian, lemahnya integrasi data pertanahan, tumpang tindih kewenangan, serta keterlibatan mafia tanah. Meskipun demikian, perkara yang berhasil dilimpahkan pada umumnya didukung oleh alat bukti yang kuat sehingga berujung pada putusan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian empiris mengenai efektivitas peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana pertanahan yang dikaitkan dengan praktik mafia tanah, konflik agraria, dan kelemahan administrasi pertanahan di Sulawesi Tengah melalui analisis data perkara periode 2021–2025.

Keadilan Substantif dalam Pembatasan Self Referral Pelayanan Medis JKN di Daerah Terpencil: Kajian Teori Hukum terhadap Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan

2026-06-15T13:02:53+00:00

Sistem rujukan berjenjang dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan pada dasarnya dibentuk untuk menjamin efisiensi pembiayaan, kendali mutu, kesinambungan pelayanan, dan tertib administrasi pelayanan kesehatan. Namun, penerapan pembatasan self referral secara seragam dapat menimbulkan persoalan keadilan substantif, terutama bagi peserta JKN yang berada di daerah terpencil. Peserta di wilayah tersebut sering menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kekurangan tenaga medis, keterbatasan obat dan alat kesehatan, hambatan transportasi, serta jarak geografis yang berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatasan self referral dalam sistem rujukan berjenjang JKN berdasarkan teori keadilan substantif serta merumuskan rekonstruksi hukum yang lebih adil bagi peserta JKN di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan self referral memang memiliki dasar rasional dari sisi kepastian hukum dan efisiensi, tetapi dapat kehilangan legitimasi keadilannya apabila diterapkan secara kaku terhadap kelompok yang mengalami hambatan akses. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran konsep self referral terbatas dan terverifikasi sebagai pengecualian hukum berbasis keadilan substantif.

Analisis Akibat Hukum Tindakan Kuretase yang Dilakukan oleh Dokter Umum terhadap Pasien di Rumah Sakit Tipe D

2026-06-02T04:05:02+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari tindakan kuretase pada kasus abortus inkomplit yang dilakukan oleh dokter umum di Rumah Sakit Tipe D, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter umum dalam kondisi kegawatdaruratan medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kuretase pada prinsipnya merupakan kewenangan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesi kedokteran. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum di luar kompetensi dan kewenangannya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia. Pertanggungjawaban perdata dapat berupa gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban administratif dapat berupa teguran, kewajiban mengikuti re-edukasi, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin praktik. Namun demikian, dalam kondisi kegawatdaruratan medis yang mengancam nyawa pasien dan tidak tersedianya dokter spesialis, tindakan kuretase yang dilakukan oleh dokter umum dapat memperoleh justifikasi hukum berdasarkan prinsip penyelamatan nyawa dan doctrine of necessity, sepanjang dilakukan sesuai dengan indikasi medis, standar profesi, serta didukung oleh dokumentasi dan informed consent yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis maupun pasien.

Urban Waste Governance in Jakarta: Assessing Institutional Challenges and Policy Implementation

2026-07-31T03:41:49+00:00

Waste management failure in Jakarta is not merely a technical or environmental issue; rather, it reflects fundamental deficiencies in the regulatory framework, which has failed to generate efficient economic incentives, internalize environmental externalities, and operationalize circular economy mechanisms. Employing a socio-legal research methodology combined with a normative-economic approach, this study finds that Indonesia’s waste management regime remains predominantly governed by a command-and-control model, which has proven ineffective in influencing the economic behaviour of producers, consumers, and local governments. Structural deficiencies—including the absence of a robust Extended Producer Responsibility (EPR) framework, excessive transaction costs arising from institutional fragmentation, the inability of existing pricing structures to reflect the marginal cost of waste disposal, and the systematic exclusion of the informal waste sector—have collectively produced a governance architecture that is economically inefficient and socially inequitable. This study aims to identify and analyse the role of Economic Analysis of Law (EAL) in enhancing the efficiency and effectiveness of waste management legislation in Jakarta and to formulate an appropriate regulatory model for urban waste governance. The findings demonstrate that EAL provides a robust analytical framework for diagnosing regulatory failures and evaluating institutional inefficiencies. The study argues that reconstructing Indonesia’s waste management regulatory framework requires a transition from a predominantly punitive command-and-control approach to a comprehensive incentive-compatible regulatory system. Such reform carries significant implications for legislative development and supports the realization of the constitutional right to a good and healthy environment as guaranteed under Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Accordingly, the proposed regulatory model should adapt international best practices to Indonesia’s institutional context, thereby aligning economic incentives with environmental sustainability and social inclusion.