Binamulia Hukum

Analisis Yuridis Konflik Norma Hubungan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat

Akhmad Sazili — 2026-08-15

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga dengan fungsi koordinatif terhadap seluruh kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun, dalam praktiknya muncul konflik norma ketika BAZNAS dianggap menempatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah struktur hierarkisnya melalui mekanisme Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menafikan kedudukan independen LAZ sebagai entitas masyarakat sipil yang dijamin hak konstitusionalnya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk konflik norma serta batas kewenangan BAZNAS terhadap LAZ dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik mengenai teori kewenangan, teori hierarki norma hukum, dan prinsip negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma terjadi akibat tumpang tindih pengaturan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ, di mana regulasi turunan cenderung melampaui mandat undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas kewenangan melalui revisi regulasi dan pembentukan mekanisme pengawasan independen agar selaras dengan prinsip rechtsstaat serta kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945

Peran dan Fungsi Dewan Pers dalam Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025

Akhyar Al Khoir — 2026-08-15

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental demokrasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, wartawan masih menghadapi proses hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah (kebijakan peradilan Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik sebelum ditempuh proses hukum pidana atau perdata sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, pertimbangan mengenai kepentingan umum, independensi peradilan, kepastian hukum, penegakan keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat memiliki keselarasan dengan substansi putusan tersebut. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus mencerminkan nilai keadilan dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Implementasi Pengawasan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah di Serdang Bedagai

Arya Syahdanu — 2026-08-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan alat tangkap destruktif berupa pukat trawl di perairan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Secara das sollen, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 memberikan kewenangan pengawasan yang luas untuk menindak pelanggaran tersebut. Namun, secara das sein, pelaksanaan pengawasan di daerah mengalami perubahan fungsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi sejak 2016. Pengalihan kewenangan tersebut berimplikasi pada pergeseran peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak lagi memiliki kewenangan penindakan langsung dan alokasi anggaran untuk patroli mandiri. Dengan demikian, perannya bertransformasi menjadi fasilitator dalam meneruskan pengaduan masyarakat nelayan kepada pemerintah provinsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pergeseran kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai serta observasi lapangan. Data tersebut didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pemberitaan media massa kredibel mengenai aspirasi nelayan lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap hambatan struktural kelembagaan dan keterbatasan anggaran yang dihadapi instansi daerah pascapengalihan kewenangan pengawasan perikanan. Selanjutnya, realitas empiris tersebut dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dan konsep Maslahah untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai.

Melindungi Harta di Blockchain: Hifzh al-Mal sebagai Rechtsidee dalam Pengaturan Penipuan Investasi Kripto di Indonesia

Maulida Putri Anjani — 2026-08-21

Kemajuan pesat teknologi digital telah mendorong perkembangan ekosistem investasi mata uang kripto di Indonesia, sekaligus memicu maraknya penipuan investasi kripto yang belum ditangani secara memadai melalui instrumen hukum pidana positif. Artikel ini bertujuan menganalisis kekosongan norma dalam penanganan tindak pidana penipuan investasi kripto dari perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih memiliki kesenjangan normatif karena belum dirancang untuk mengakomodasi karakteristik khusus kejahatan kripto, seperti desentralisasi, anonimitas pelaku, sifat lintas batas, volatilitas tinggi, dan ketidakjelasan status hukum aset kripto. Dalam perspektif fiqh jinayah, penipuan investasi kripto dikualifikasikan sebagai at-tadlis yang termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, dengan prinsip sadd ad-dzari’ah sebagai dasar pencegahan. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa penipuan investasi kripto mengancam hifzh al-mal (perlindungan harta), sehingga nilai-nilai Islam dapat ditempatkan sebagai rechtsidee dalam mengisi kekosongan hukum. Sebagai ius constituendum, penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai kejahatan aset digital yang mengatur penipuan kripto, sanksi ta’zir yang berorientasi pada restitusi bagi korban, mekanisme pembuktian berbasis forensik blockchain, serta penguatan kerja sama internasional.

Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, dan Penegakan Hukum

Agung Dwi Prasetia — 2026-08-22

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai transisi fundamental dalam tata hukum pidana Indonesia, beralih dari paradigma individualistik-liberal warisan kolonial menuju paradigma komunal-nasionalistik yang berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan. Salah satu manifestasi paling kontroversial dari pergeseran ini adalah kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412, yang mempidana pasangan tidak menikah yang hidup bersama layaknya suami istri. Artikel ini mengkaji ketegangan antara upaya negara dalam menegakkan moralitas publik dan kewajiban melindungi hak privasi warga negara. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara das Sollen (tatanan ideal negara yang menuntut kesucian institusi perkawinan) dan das Sein (realitas empiris masyarakat plural di mana kohabitasi, perkawinan informal, dan hambatan administratif semakin marak). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, serta analisis manfaat-biaya (cost-benefit analysis), kajian ini menemukan bahwa meskipun pembentuk undang-undang mencoba menyeimbangkan intervensi negara melalui mekanisme delik aduan absolut guna mencegah persekusi, rumusan Pasal 412 tetap membawa risiko overkriminalisasi yang masif. Kebijakan paternalisme moral ini tidak hanya berbenturan dengan instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan, serta membebani sistem peradilan pidana secara tidak proporsional.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Tumpahan Minyak di Perairan Bintan Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Syahdan Ivander Bayu — 2026-08-30

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak pada kelestarian ekosistem laut, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan sektor pariwisata. Perairan Pulau Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian tumpahan minyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan Siyasah Dusturiyah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak, mengidentifikasi kendala dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang meliputi amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, hukum tata negara, dan hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.

Kajian Hukum terhadap Pekerja Transportasi Online Pasca-Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum

Robbyatul Adawiyah Shouma — 2026-08-30

Perkembangan gig economy melalui layanan transportasi online di Indonesia masih menyisakan ambiguitas mengenai status hubungan kerja yang berpotensi merugikan pekerja informal. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online merupakan respons negara dalam memberikan kepastian hukum. Artikel ini menganalisis secara normatif konstruksi perlindungan hukum bagi pekerja transportasi online pasca-penerbitan regulasi tersebut, menguji konsistensi normanya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta membandingkannya dengan model perlindungan pekerja platform digital di Uni Eropa, Inggris, dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 secara normatif membangun perlindungan preventif melalui standardisasi kontrak kemitraan dan pembatasan komisi maksimal sebesar 8%, serta perlindungan represif melalui kewajiban jaminan sosial dan mekanisme keberatan terhadap pemutusan kemitraan. Namun, karena berbentuk peraturan presiden yang tetap mempertahankan status “mitra”, bukan “pekerja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, potensi konflik norma dan keterbatasan daya paksa masih terbuka. Sebagai kontribusi ilmiah, artikel ini menawarkan model perlindungan hukum berlapis (tiered legal protection) sebagai alternatif konstruksi kebijakan yang lebih progresif. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berpotensi mentransformasi perlindungan hukum yang semula bersifat semu (pseudo protection) menjadi perlindungan yang lebih berkeadilan, meskipun efektivitasnya secara empiris masih memerlukan pembuktian melalui penelitian lanjutan berbasis data lapangan.

Akta Otentik sebagai Instrumen Kejahatan: Analisis Sosio-Legal terhadap Keterlibatan Notaris dalam Pemalsuan Intelektual

Muhammad Yustino Aribawa — 2026-09-12

Notaris sebagai pejabat umum mengemban amanat negara untuk menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya dekadensi peran ketika akta otentik justru diinstrumentalisasi oleh sindikat mafia tanah sebagai sarana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan intelektual melalui pendekatan sosio-legal serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidananya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan bergeser dari analisis yang semata-mata berorientasi pada teks undang-undang, penelitian ini mengungkap bagaimana das sollen yang menuntut kehati-hatian notaris dieksploitasi dalam das sein oleh mafia tanah dengan memanfaatkan celah kebenaran formal dalam sistem pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi mafia tanah telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan otoritas legal notaris untuk melegitimasi keterangan palsu, terutama melalui penggunaan figur palsu atau dokumen identitas yang direkayasa secara sistematis. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 menegaskan bahwa notaris yang terbukti memiliki sikap batin jahat (mens rea) atau melakukan pembiaran secara sadar (willful blindness) dapat dijerat dengan Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP atas dasar penyertaan (deelneming), serta tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat menuntut integrasi sistem verifikasi digital yang substansial untuk mencegah pemalsuan intelektual.

Analisis Prinsip Nondiskriminasi terhadap Kelompok LGBTI di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Adinda Silvia — 2026-09-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks (LGBTI) di Indonesia berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum hak asasi manusia internasional serta mengkaji kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi telah memperoleh jaminan yang kuat dalam sistem hukum nasional maupun internasional sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi prinsip tersebut terhadap kelompok LGBTI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain diskriminasi, stigma sosial, persekusi, kekerasan, serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebijakan dan peraturan yang berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBTI. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pelaksanaan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara setara guna mewujudkan perlindungan HAM yang efektif berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

Internalisasi Etika Pancasila dalam Good Corporate Governance BUMN Berbasis Ius Integrum Nusantara

Ikhsan Lubis — 2026-09-21

Artikel ini menganalisis internalisasi etika Pancasila ke dalam Good Corporate Governance (GCG) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kerangka Teori Hukum Ius Integrum Nusantara. Persoalan penelitian berangkat dari ketegangan antara otonomi korporasi dan amanah publik BUMN, serta dari operationalisation gap antara prinsip GCG, mandat konstitusional, dan nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan filosofis, kemudian direkonstruksi secara preskriptif dengan menguji materialitas, dampak publik, integritas proses, dan kebutuhan proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar GCG global dan hukum positif telah menyediakan fondasi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, integritas, manajemen risiko, dan keberlanjutan, tetapi belum sepenuhnya mengubah nilai Pancasila menjadi parameter keputusan yang dapat diperiksa. Artikel ini mengembangkan IIN-Pancasila Integrative GCG Framework sebagai arsitektur normatif-operasional yang menghubungkan Nilai Pancasila, Prinsip IIN, Normative Gap, Norma Operasional, Indikator, dan Instrumen Regulasi. Framework tersebut menghasilkan lima fungsi governance—amanah, musyawarah substantif, keadilan sosial, antikorupsi berbasis budaya hukum, dan restoratif—yang diterjemahkan ke dalam instrumen dokumentasi integritas, partisipasi proporsional, Public-Value KPI, pengendalian konflik kepentingan, dan pemulihan. Kebaruan artikel terletak pada mekanisme derivasi tersebut serta pembatasannya melalui proportional accountability: indikator terutama menguji kualitas proses dan justifikasi keputusan, bukan menghukum semata-mata berdasarkan hasil bisnis, sehingga ruang business judgment rule tetap terlindungi sepanjang keputusan dibuat dengan informasi memadai, itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggelapan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank

Riska Suharyani — 2026-10-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku dan pihak bank atas kerugian korban akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, serta mengkaji perlindungan hukum melalui mekanisme restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maraknya kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank menunjukkan bahwa kejahatan perbankan masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengindikasikan lemahnya pengawasan internal bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku telah diatur dalam hukum pidana, tetapi implementasinya masih berorientasi pada penghukuman sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan kerugian korban. Selain pelaku, bank juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi dan kelalaian dalam pengawasan. Perlindungan hukum bagi korban diperkuat melalui mekanisme restitusi yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian atas kerugian materiil dan imateriil melalui putusan pengadilan. Meskipun demikian, penerapan restitusi masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban, dan pelaksanaan putusan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara mekanisme restitusi dalam KUHP baru dan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam pemulihan kerugian korban penggelapan dana oleh pegawai bank, yang selama ini umumnya dikaji secara terpisah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perbankan. Oleh karena itu, sinergi antara mekanisme restitusi dan pertanggungjawaban bank diperlukan untuk menjamin pemulihan kerugian korban secara optimal.

Rekonstruksi Doktrinal Durasi dalam Delik Penelantaran Rumah Tangga: Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk

Fauzan Nur Adima — 2026-10-10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menentukan batas waktu minimum untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan interpretasi mengenai kedudukan jangka waktu dalam pembuktian unsur “menelantarkan”, khususnya dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jangka waktu dalam pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu bukan merupakan unsur konstitutif yang harus dipenuhi secara numerik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Durasi penelantaran berkedudukan sebagai fakta evidensial yang dinilai bersama dengan kewajiban hukum pelaku, kesengajaan atau kesadaran atas pengabaian kewajiban, keberlanjutan perbuatan, serta akibat yang dialami korban. Pertimbangan hakim telah membuktikan unsur delik berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, tetapi belum menguraikan secara memadai fungsi durasi serta dampak penelantaran terhadap korban. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus dilakukan secara kontekstual tanpa menetapkan batas waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat pemidanaan.

Penerapan Sanksi Algorithmic Disgorgement sebagai Mekanisme Pelaksanaan Pidana Tambahan Korporasi dalam Hukum Pidana Materiil Indonesia

Kentri Winda Azari — 2026-10-10

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi berbasis data memungkinkan korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari model AI yang dibangun atau dikembangkan menggunakan data yang diperoleh melalui tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap korporasi, belum terdapat konstruksi normatif yang secara jelas mengatur bagaimana manfaat ekonomi yang melekat pada model AI tersebut dapat dihilangkan melalui sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan sanksi pidana konvensional terhadap korporasi serta merumuskan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan dalam hukum pidana materiil Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pertanggungjawaban pidana korporasi atau pidana tambahan, melainkan belum jelasnya kedudukan model AI sebagai objek pelaksanaan pidana tambahan, hubungan kausal antara data hasil tindak pidana dan model AI, proporsionalitas tindakan terhadap model, serta mekanisme eksekusinya. Penelitian ini mengusulkan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan yang dapat diterapkan secara bertahap berdasarkan pembuktian hubungan kausal, proporsionalitas, dan perlindungan pihak ketiga. Dengan demikian, konsep tersebut tidak membentuk jenis pidana baru, tetapi merekonstruksi cara pelaksanaan pidana tambahan terhadap aset digital berbasis AI dalam kerangka ius constituendum.

Pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional: Konstruksi Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Gradasi Penyertaan

Mister Jaya — 2026-10-26

Tingginya volume kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen bernilai ekonomis tinggi yang rentan terhadap pemalsuan. Modus operandi pemalsuan BPKB semakin kompleks, mulai dari pembuatan dokumen palsu secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, serta kerap berkaitan dengan tindak pidana lanjutan, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan pencucian uang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam konstruksi hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan pengkajian kembali terhadap pengaturan tindak pidana pemalsuan BPKB dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB serta bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan publik, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi negara, bukan sekadar pemalsuan surat secara formal. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan diterapkan secara individual serta proporsional terhadap setiap pelaku berdasarkan bentuk penyertaannya. Analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, yang berasal dari satu peristiwa dan didakwa berdasarkan pasal yang sama, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan doktrin penyertaan. Para pelaku yang memiliki peran saling berkaitan memperoleh kualifikasi dan putusan pidana yang berbeda, yakni putusan bebas dan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian disparitas penerapan doktrin penyertaan melalui dua putusan terpisah yang bersumber dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, dengan mengaitkannya pada konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional. Pemidanaan diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan ketertiban hukum.

Analisis Regulasi Hukum Penggunaan Serangga sebagai Bioindikator Kualitas Lingkungan di Indonesia: Studi Normatif-Komparatif

Nhyra Kamala Putri — 2026-10-26

Serangga merupakan organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga banyak digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Meskipun berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan efektivitas penggunaannya pada ekosistem perairan dan terestrial, kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan hidup belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemanfaatan serangga sebagai bioindikator kualitas lingkungan, mengidentifikasi celah regulasi (regulatory gap), serta merumuskan rekomendasi penguatannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi penggunaan bioindikator serangga melalui pengaturan aspek hayati, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum (legal lacuna). Namun, terdapat regulatory gap pada tingkat operasional dan teknis karena biomonitoring berbasis serangga belum terintegrasi secara memadai ke dalam instrumen penilaian, pemantauan, dan evaluasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi instrumen yang telah ada serta penyempurnaan pengaturan teknis untuk mendukung integrasi biomonitoring berbasis serangga dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Pinjaman Online atas Kegagalan Pemenuhan Kewajiban sebagai Pengendali Data Pribadi

Tiara Putri Ayu Setyaningrum — 2026-10-27

Perkembangan platform pinjaman online sebagai bagian dari teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendanaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pelindungan data pribadi. Penyelenggara layanan berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata akibat kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pakar hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengendali data pribadi. Mekanisme persetujuan (consent) sebagian besar masih bersifat formalitas melalui perjanjian elektronik berbasis klik (click-wrap agreement) dan klausula baku yang belum memperhatikan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (informed consent). Selain itu, ditemukan praktik pengumpulan data secara berlebihan (excessive data collection), penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, serta kebocoran data kepada pihak ketiga. Dari perspektif hukum perdata, kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban melalui dua konstruksi hukum, yaitu wanprestasi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh regulator dan penyederhanaan mekanisme persetujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta pelindungan data pribadi yang efektif.