[1]
N. G. J. A. Pramesti, S. Sarjiyati, and K. Yitawati, “Rekonstruksi Yuridis Sanksi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prinsip Keadilan Elektoral Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023”, jv, vol. 5, no. 1, pp. 129–142, Jun. 2026.