Konsep Fresh Start Dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK): Studi Perbandingan Dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat
DOI:
https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1211Keywords:
Fresh Start, Kepailitan, UMKMAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep fresh start dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta mengkaji kesenjangannya dengan praktik ideal fresh start dalam sistem Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 222 UU P2SK dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perluasan waktu PKPU mencerminkan semangat fresh start, UU P2SK belum mengatur mekanisme debt discharge, pendampingan manajemen, atau akses pembiayaan pasca-restrukturisasi yang menjadi elemen kunci konsep tersebut. Temuan kritis lain meliputi ketiadaan diferensiasi prosedur untuk UMKM dan risiko penyalahgunaan perpanjangan waktu oleh debitur tidak beritikad baik. Simpulan penelitian menekankan perlunya aturan turunan yang menyederhanakan prosedur PKPU untuk UMKM, mengatur debt discharge terbatas, dan menyediakan skema pendampingan usaha agar fresh start dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan ekonomi.
Downloads
References
Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,91 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,27 Juta Rupiah Per Bulan. bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html.
Livshits, I., MacGee, J., & Tertilt, M. (2007). Consumer Bankruptcy: A Fresh Start. American Economic Review, 97(1), 402–418. https://doi.org/10.1257/aer.97.1.402
Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 4(1), 158–166. https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183
Sakti, C. S., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. (2024). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Akibat Kepailitan Berdasarkan Keputusan PKPU. Lex Privatum, 13(4), 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56825
Simatupang, R. (2023). Buku Ajar Kepailitan. Universitas Kristen Indonesia.
Sriwidodo, J., & Tumanggor, T. (2024). Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Kepel Press.
Susilowati, H., Ratnaningrum, R., Andriana, M., Hargyatni, T., & Sholihah, E. (2022). Kinerja Bisnis UMKM di Era Digital. Eureka Media Aksara.
Suyudi, A. (2024). Perlunya Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus untuk UMKM. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-pengaturan-kepailitan-dan-pkpu-khusus-untuk-umkm-lt6672b3f6abd0a/
United States Courts. (2022). Just the Facts: Consumer Bankruptcy Trends, 2005-2021. https://www.uscourts.gov/data-news/judiciary-news/2022/08/09/just-facts-consumer-bankruptcy-trends-2005-2021
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Whitford, W. C. (1997). Changing Definitions of Fresh Start in U.S. Bankruptcy Law. Journal of Consumer Policy, 20(2), 179–198. https://doi.org/10.1023/A:1006834100776
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Heren Puja Desfitra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Begawan Abioso is licensed under a 