Perubahan Status Halal Menjadi Non-Halal Pada Ayam Goreng Widuran Solo: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap perubahan status kehalalan produk makanan, dengan mengambil studi kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo yang diketahui menggunakan minyak babi dalam menu kremesannya. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat restoran tersebut telah lama dikenal sebagai penyaji makanan halal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak mampu mempertahankan status halal produk dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dan perlunya penyampaian informasi yang transparan kepada konsumen. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konsumen Muslim melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas pelaku usaha.