Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan

Authors

  • Bella Ocsila Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
  • Hartanto Hartanto Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
  • Ali Johardi Wirogioto Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1240

Keywords:

Aborsi Ilegal, Disparitas Pemidanaan, Keadilan Restoratif, Pertanggungjawaban Pidana, Pluralisme Hukum

Abstract

Pengaturan aborsi dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas akibat fragmentasi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, yang menghasilkan disparitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal melalui perbandingan putusan pengadilan serta mengidentifikasi karakteristik perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur actus reus dan mens rea. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan sistematis dan analisis kualitatif menggunakan teknik analisis konten serta interpretasi hukum. Hasil analisis mengungkap disparitas fundamental antara pidana penjara enam bulan tanpa syarat (Putusan 01/Pid.B/2013/PN.Plp) dan pidana lima bulan bersyarat (Putusan 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg), yang mencerminkan inkonsistensi dalam judicial reasoning dan fragmentasi regulasi yang menciptakan pluralisme hukum yang problematik. Reformasi hukum komprehensif diperlukan, termasuk harmonisasi legislatif, implementasi pendekatan dekriminalisasi selektif, serta pengembangan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif untuk mengatasi disparitas ini dan meningkatkan keadilan substantif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agus Santoso, Trie Hierdawati, Siswoyo Siswoyo, & Ismail Buhari. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Nusantara Mengabdi Kepada Negeri, 1(4), 25–31. https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587

Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1), 177–184. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353

Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. Unes Law Review, 6(4), 11340–11352. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2090

Aripin, Asti Nurul Puspita, Sofia Zuhro Zein Pulungan, Sabna Anggraini, & Ainur Rahma. (2025). Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2386–2392. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1358

Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(2), 410-429. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.194

Hamdani, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw). Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 1(2), 148–169. https://doi.org/10.53695/js.v1i2.82

Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 253–265. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141

Indra Ariska, D. (2018). Pembayaran Uang Pengganti Dan Aplikasinya Dalam Tindak Pidana Korupsi. Yustitia, 4(2), 142–161. https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.43

Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 369–382. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307

Nency Ayu Lianawati. (2024). Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl). Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(2), 157–164. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.214

Nurhayati, N., Istiqomah, I., Putri, N. N., & Nasution, M. Z. (2023). Literature Review: Hukum Perundangan Masalah Aborsi di Indonesia. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 129-135 https://doi.org/10.55357/is.v4i3.400

Nurtianti, T. P., & Koswara, I. Y. (2023). Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(1), 564–570. https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924

Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 3(3), 1129-1143. Retrieved from https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640

Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan. Juris Humanity : Jurnal Juris Riset dan Kajian Hukum HAM, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3

Rio Saputra, Didit Darmawan, Lina Wahyu Indayanti, Indah Wati Dwi Rini, & Titik Ustiani. (2023). Dinamika Hukum Dan Kontroversi Terkait Pengecualian Aborsi di Indonesia. Global Leadership Organizational Research in Management, 1(4), 361–370. https://doi.org/10.59841/glory.v1i4.924

Sari, A. A., Aulia, D. L. N., & Anjani, A. D. (2024). Aborsi dalam Sudut Pandang Etika Kesehatan dan Hukum Indonesia: Literature Review. JIKESI Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia, 2(1), 47–59. https://ejurnal.ilmukesehatanindonesia.com/index.php/jiki/article/view/67

Waruwu, C., & Irawati, A. C. (2025). Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 3941–4948. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8370

Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. Case Law, 2(2). 101-116 https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2517

Wirawan Hadi, Komang Bastian, & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2023). Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan. JATISWARA 38(2). 233-240. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530

Downloads

Published

2025-12-13

How to Cite

Ocsila, B., Hartanto, H., & Wirogioto, A. J. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan. Binamulia Hukum, 14(2), 371–382. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1240

Issue

Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Bella Ocsila, Hartanto Hartanto, Ali Johardi Wirogioto

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.