Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggelapan yang Dilakukan oleh Pegawai Bank

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku dan pihak bank atas kerugian korban akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, serta mengkaji perlindungan hukum melalui mekanisme restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maraknya kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank menunjukkan bahwa kejahatan perbankan masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengindikasikan lemahnya pengawasan internal bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku telah diatur dalam hukum pidana, tetapi implementasinya masih berorientasi pada penghukuman sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemulihan kerugian korban. Selain pelaku, bank juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi dan kelalaian dalam pengawasan. Perlindungan hukum bagi korban diperkuat melalui mekanisme restitusi yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian atas kerugian materiil dan imateriil melalui putusan pengadilan. Meskipun demikian, penerapan restitusi masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban, dan pelaksanaan putusan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara mekanisme restitusi dalam KUHP baru dan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam pemulihan kerugian korban penggelapan dana oleh pegawai bank, yang selama ini umumnya dikaji secara terpisah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perbankan. Oleh karena itu, sinergi antara mekanisme restitusi dan pertanggungjawaban bank diperlukan untuk menjamin pemulihan kerugian korban secara optimal.