Internalisasi Etika Pancasila dalam Good Corporate Governance BUMN Berbasis Ius Integrum Nusantara

Abstract

Artikel ini menganalisis internalisasi etika Pancasila ke dalam Good Corporate Governance (GCG) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kerangka Teori Hukum Ius Integrum Nusantara. Persoalan penelitian berangkat dari ketegangan antara otonomi korporasi dan amanah publik BUMN, serta dari operationalisation gap antara prinsip GCG, mandat konstitusional, dan nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan filosofis, kemudian direkonstruksi secara preskriptif dengan menguji materialitas, dampak publik, integritas proses, dan kebutuhan proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar GCG global dan hukum positif telah menyediakan fondasi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, integritas, manajemen risiko, dan keberlanjutan, tetapi belum sepenuhnya mengubah nilai Pancasila menjadi parameter keputusan yang dapat diperiksa. Artikel ini mengembangkan IIN-Pancasila Integrative GCG Framework sebagai arsitektur normatif-operasional yang menghubungkan Nilai Pancasila, Prinsip IIN, Normative Gap, Norma Operasional, Indikator, dan Instrumen Regulasi. Framework tersebut menghasilkan lima fungsi governance—amanah, musyawarah substantif, keadilan sosial, antikorupsi berbasis budaya hukum, dan restoratif—yang diterjemahkan ke dalam instrumen dokumentasi integritas, partisipasi proporsional, Public-Value KPI, pengendalian konflik kepentingan, dan pemulihan. Kebaruan artikel terletak pada mekanisme derivasi tersebut serta pembatasannya melalui proportional accountability: indikator terutama menguji kualitas proses dan justifikasi keputusan, bukan menghukum semata-mata berdasarkan hasil bisnis, sehingga ruang business judgment rule tetap terlindungi sepanjang keputusan dibuat dengan informasi memadai, itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.