Pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional: Konstruksi Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Gradasi Penyertaan

Abstract

Tingginya volume kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen bernilai ekonomis tinggi yang rentan terhadap pemalsuan. Modus operandi pemalsuan BPKB semakin kompleks, mulai dari pembuatan dokumen palsu secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, serta kerap berkaitan dengan tindak pidana lanjutan, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan pencucian uang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam konstruksi hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan pengkajian kembali terhadap pengaturan tindak pidana pemalsuan BPKB dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB serta bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan publik, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi negara, bukan sekadar pemalsuan surat secara formal. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan diterapkan secara individual serta proporsional terhadap setiap pelaku berdasarkan bentuk penyertaannya. Analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, yang berasal dari satu peristiwa dan didakwa berdasarkan pasal yang sama, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan doktrin penyertaan. Para pelaku yang memiliki peran saling berkaitan memperoleh kualifikasi dan putusan pidana yang berbeda, yakni putusan bebas dan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian disparitas penerapan doktrin penyertaan melalui dua putusan terpisah yang bersumber dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, dengan mengaitkannya pada konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional. Pemidanaan diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan ketertiban hukum.