Rekonstruksi Doktrinal Durasi dalam Delik Penelantaran Rumah Tangga: Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menentukan batas waktu minimum untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan interpretasi mengenai kedudukan jangka waktu dalam pembuktian unsur “menelantarkan”, khususnya dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Trk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jangka waktu dalam pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu bukan merupakan unsur konstitutif yang harus dipenuhi secara numerik berdasarkan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a UU PKDRT. Durasi penelantaran berkedudukan sebagai fakta evidensial yang dinilai bersama dengan kewajiban hukum pelaku, kesengajaan atau kesadaran atas pengabaian kewajiban, keberlanjutan perbuatan, serta akibat yang dialami korban. Pertimbangan hakim telah membuktikan unsur delik berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, tetapi belum menguraikan secara memadai fungsi durasi serta dampak penelantaran terhadap korban. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus dilakukan secara kontekstual tanpa menetapkan batas waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat pemidanaan.