Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Pinjaman Online atas Kegagalan Pemenuhan Kewajiban sebagai Pengendali Data Pribadi

Abstract

Perkembangan platform pinjaman online sebagai bagian dari teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendanaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pelindungan data pribadi. Penyelenggara layanan berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata akibat kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pakar hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengendali data pribadi. Mekanisme persetujuan (consent) sebagian besar masih bersifat formalitas melalui perjanjian elektronik berbasis klik (click-wrap agreement) dan klausula baku yang belum memperhatikan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (informed consent). Selain itu, ditemukan praktik pengumpulan data secara berlebihan (excessive data collection), penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, serta kebocoran data kepada pihak ketiga. Dari perspektif hukum perdata, kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban melalui dua konstruksi hukum, yaitu wanprestasi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh regulator dan penyederhanaan mekanisme persetujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta pelindungan data pribadi yang efektif.