Pemerintahan Desa
DOI:
https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316Keywords:
Kepala Desa, Pemerintah, Pemerintahan DesaAbstract
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Downloads
References
Buku
Bintarto, R. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1989.
__________. Desa-Kota. Bandung: Alumni. 1986.
Coser, T. dan Anthony Rosenberg. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall. 1976.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
__________. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia. 2013.
Kansil, CST et.al. Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
Kartasasmita, Ginandjar. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. 1996.
Sajogyo, Pudjiwat (ed). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.
Saparin. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
Verawati, Tuti A. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Makassar: Universitas 45 Makassar. 2003.
Widjaja, HAW. Otonomi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
__________. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
__________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
__________. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
__________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Internet
Parassa, Helni Sadid. “Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur”. http://repository.unhas.ac.id. di akses 2 Juni 2018.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.







