Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang good governance dan menganalisis sejauh mana implementasi konsep good governance dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedarmayanti diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab. Implementasi asas umum pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban dilaksanakan dengan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.