Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri guna melindungi hasil kreativitas dan inovasi mereka dari tindakan pelanggaran dan imitasi yang tidak sah. Studi ini menganalisis implementasi perlindungan hukum desain industri dengan mengacu pada Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama kajian ini adalah menelaah perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri serta mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem pendaftaran konstitutif, di mana perlindungan hanya diberikan terhadap desain industri yang telah didaftarkan secara resmi. Selain itu, dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek kebaruan dan validitas pendaftaran desain industri sebagai dasar dalam memutus perkara.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah memberikan mekanisme perlindungan, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi pemegang hak desain industri, penguatan sistem pendaftaran, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional agar perlindungan hukum lebih efektif dan optimal.