Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Sanksi Perpajakan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Abstract

Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya angka penghindaran pajak dan lemahnya sistem penegakan hukum perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerapkan formulasi hukum pidana dalam perpajakan guna menciptakan efek jera bagi pelanggar pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara​.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam perpajakan serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kajian ini juga menganalisis mekanisme penegakan hukum pidana dalam perpajakan serta tantangan dalam implementasinya​.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai efektivitas formulasi hukum pidana dalam perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada optimalisasi penerimaan negara melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia​.