Implikasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjaman Online

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan melalui kehadiran layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas bagi masyarakat luas. Namun demikian, kemudahan tersebut diiringi dengan berbagai permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidaktransparanan suku bunga, serta praktik penagihan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengatur perlindungan konsumen secara komprehensif melalui prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan layanan, perlindungan data pribadi, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, efektivitas implementasi regulasi masih menghadapi kendala, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis aktual terhadap implementasi Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai instrumen perlindungan hukum dalam konteks dinamika layanan keuangan digital di Indonesia.