Kebijakan Hukum Pidana dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi di Indonesia

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merusak, tidak bermoral, dan membahayakan kepentingan umum. Fenomena korupsi yang meluas dan sistematis saat ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, keamanan masyarakat, serta nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi budaya korupsi di Indonesia. Kebijakan hukum pidana (penal policy) harus menjadi pendekatan utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pembentukan peraturan hukum yang lebih efektif, memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan, dan pelaksana keputusan pengadilan. Dengan membudayakan penegakan hukum anti-korupsi, kebijakan hukum pidana terkait penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan penanggulangan korupsi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, terbebas dari perilaku koruptif.