Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby

Abstract

Perkawinan di Indonesia memberikan konsekuensi hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, termasuk saham yang dimiliki dalam suatu perseroan terbatas jika diperoleh dengan dana bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep saham sebagai bagian dari harta bersama dan menganalisis akibat hukum peralihan saham berdasarkan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, dan peralihan saham harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam kasus yang diteliti, Majelis Hakim menilai peralihan saham sah karena terjadi sebelum pewaris meninggal dan telah mendapat persetujuan suami, sehingga gugatan ahli waris ditolak. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian waktu dan status kepemilikan dalam sengketa harta bersama berupa saham pada perusahaan keluarga.