Implementasi Komponen Pendukung dan Cadangan dalam Operasi Militer Selain Perang

Abstract

Kekuatan pertahanan negara melibatkan komponen pendukung dan cadangan yang harus disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi, serta tidak digunakan secara berlebihan untuk menghindari eskalasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggunaan komponen pendukung dan cadangan dalam operasi militer selain perang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi komponen tersebut, termasuk kendala anggaran dan ketidakcukupan regulasi yang mendukung. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2019, penggunaan komponen pendukung dan cadangan terhambat oleh masalah anggaran dan regulasi yang belum memadai. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan kepastian hukum melalui regulasi turunan untuk mendukung program wajib bagi komponen pendukung dan cadangan, guna mengatasi hambatan anggaran dan administrasi.