Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Pengawasan terhadap aset kripto awalnya diatur oleh Bappebti melalui Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, kewenangan pengawasan beralih ke OJK, yang memperketat perizinan dan menetapkan bahwa hanya PFAK yang dapat melakukan perdagangan aset kripto. Persoalan muncul ketika CPFAK yang sebelumnya telah memperoleh izin operasional dari Bappebti, namun izin tersebut ditolak oleh OJK. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap perlindungan aset konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran yang sah. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan melalui dua pilihan: (i) konsumen diminta untuk melikuidasi asetnya, atau (ii) memindahkan aset dari wallet Pedagang ke wallet pribadi konsumen. Selama masa transisi, Bappebti tetap mengawasi CPFAK yang izinnya ditolak oleh OJK, memastikan penghentian operasional dan pengalihan aset konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, OJK melakukan evaluasi terhadap kelayakan CPFAK untuk memperoleh izin baru, serta menegakkan perlindungan konsumen. Penyelesaian kerugian konsumen di bawah rezim Bappebti dilakukan melalui musyawarah, mekanisme Bursa Berjangka, atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) maupun pengadilan, sementara di bawah rezim OJK, penyelesaian dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), atau melalui jalur litigasi. Dengan mekanisme tersebut, konsumen memperoleh perlindungan hukum yang jelas meskipun CPFAK dihentikan operasionalnya, dan pemerintah dapat memastikan bahwa inovasi dalam aset kripto tidak menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.