Efektivitas Mekanisme Arbitrase Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Konsumen Bidang Properti

Authors

  • Rosita Aryani Yuniar Tambunan Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
  • Yessy Kusumadewi Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta https://orcid.org/0009-0007-4317-857X
  • Muhammad Nasruddin Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1289

Keywords:

Arbitrase, BPSK, Perdata, Properti, Sengketa Konsumen

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa di bidang properti serta menilai kekuatan hukum putusannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus Putusan BPSK Nomor 007/A/BPSK-DKI/X/2023. Teori yang digunakan mencakup teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta wawancara dengan pihak terkait di BPSK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui tiga mekanisme alternatif (konsiliasi, mediasi, arbitrase), dalam praktiknya pelaksanaan arbitrase di BPSK belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi teknis mengenai arbitrase dalam UUPK dan tidak adanya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Putusan BPSK cenderung dianggap setara dengan mediasi, sehingga berisiko dibatalkan oleh pengadilan. Salah satu contohnya adalah pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Nomor 007/A/BPSK-DKI/X/2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 826/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan BPSK, serta peningkatan profesionalitas dalam pelaksanaan arbitrase konsumen.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gunarsa, Surya Muhammad. “Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” SASI 25, no. 2 (2019): 160–172. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.197.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, 1987.

Ista Sitepu, Rida, dan Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2022): 7–14. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, 1989.

Karwur, Grace M. F. “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional.” Lex Administratum 2, no. 3 (2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6139.

Nasution, A.Z. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media, 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (2001).

Putusan Arbitrase Nomor 007/A/BPSK-DKI/X/2023 (2023).

Putusan Nomor 826/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Jkt.Pst.

Qustulani, Muhamad. Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen. PSP Nusantara Press, t.t.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019). https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/61.

Riza, Faisal, dan Rachmad Abduh. “Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.” (EDUTECH) Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2018). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1886.

Setiawan, Setiawan. Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Properti Melalui BPSK dan Pengadilan Negeri. 14, no. 4 (2020).

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Intermasa, 2005.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Balai Pustaka, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2011).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (2011).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).

Zulham, Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group, 2013.

Downloads

Published

2026-02-08

How to Cite

Tambunan, Rosita Aryani Yuniar, Yessy Kusumadewi, and Muhammad Nasruddin. 2026. “Efektivitas Mekanisme Arbitrase Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Konsumen Bidang Properti”. Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 8 (1):19-36. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1289.

Issue

Vol. 8 No. 1: Februari - Mei 2026 (Article in Press)

Section

Articles

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.