Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Siber Phishing Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Banjarbaru

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks, salah satunya adalah phishing, yaitu metode penipuan digital yang bertujuan memperoleh data pribadi korban melalui manipulasi sistem elektronik dan rekayasa sosial. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum karena tidak semua bentuk kejahatan digital diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan phishing dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji penerapan norma hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Bjb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terkait kejahatan siber dan pertanggungjawaban pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi hukum untuk memahami konstruksi norma serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah phishing belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, perbuatan yang terkandung di dalamnya dapat dijerat melalui kombinasi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengembang perangkat lunak phishing toolkit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara sadar memproduksi sarana yang memfasilitasi terjadinya kejahatan siber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya mampu menjerat pelaku phishing melalui interpretasi norma yang ada. Namun, penguatan regulasi khusus, peningkatan kapasitas forensik digital, serta penguatan perlindungan korban diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di masa depan.