Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana atas Permohonan Anggota: Studi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi mengalami kesulitan likuiditas yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban pengembalian simpanan anggota. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika anggota koperasi yang juga berkedudukan sebagai pemilik bertindak sebagai kreditur dan mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan prosedur pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi simpan pinjam oleh anggotanya serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anggota sebagai kreditur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam proses kepailitan.