Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Terhadap Badan Usaha

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan BPH Migas dalam mengatur distribusi minyak dan gas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peran Pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terhadap badan usaha yang terlibat dalam pendistribusian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kebutuhan vital bagi suatu negara, dan negara bertanggung jawab atas produksi, penyediaan, dan pendistribusian minyak dan gas bumi yang optimal bagi rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab atas kepastian hukum pengaturan dan pengawasan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BPH Migas) dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2001.