Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dengan menggunakan studi analisis dari Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian hukum. Hasilnya kedudukan alat bukti elektronik masih dianggap sah dan sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Hakim sesuai ketetapan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).