Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum suatu perjanjian lisan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian pertama, menjelaskan Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut tidak merincikan bentuk perjanjiannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dengan catatan perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian. Kedua, menggambarkan bagaimana hakim dalam menentukan hubungan hukum terhadap fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara hakim cenderung menitikberatkan pada keterangan dari masing-masing pihak dan kuasa hukum yang bersangkutan.